JAKARTA, INDONESIA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah lembaga kajian ekonomi dan hukum terkemuka, baru-baru ini merilis hasil penelitian yang menyoroti permasalahan mendasar dalam lanskap ekonomi Indonesia: terbatasnya akses keuangan bagi sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha, terutama skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Temuan ini menggarisbawahi jurang yang signifikan antara ketersediaan layanan keuangan formal dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya, sebuah kondisi yang berpotensi menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.

Laporan CELIOS tersebut memaparkan data dan analisis yang menunjukkan bahwa meskipun inklusi keuangan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih jauh dari ideal. Jutaan masyarakat Indonesia, terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah dan wilayah terpencil, masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke produk dan layanan keuangan dasar seperti rekening bank, pinjaman modal usaha, asuransi, hingga investasi. Kondisi ini menciptakan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan peluang usaha, rentannya masyarakat terhadap praktik keuangan ilegal, hingga terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan.

Mengukur Jurang: Indikator Terbatasnya Akses Keuangan

Untuk memahami lebih dalam permasalahan ini, penting untuk melihat berbagai indikator yang menunjukkan terbatasnya akses keuangan di Indonesia. CELIOS dalam studinya kemungkinan menggunakan beberapa metrik utama, di antaranya:

• Tingkat Kepemilikan Rekening Bank: Persentase penduduk dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal masih relatif rendah di beberapa wilayah. Keterbatasan ini menghambat masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman, melakukan transaksi secara efisien, dan berpartisipasi dalam sistem keuangan yang lebih luas.
• Rasio Kredit UMKM: Proporsi UMKM yang berhasil mendapatkan akses kredit dari perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya masih kecil. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan membutuhkan modal untuk berkembang.
• Distribusi Lembaga Keuangan: Persebaran bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, meninggalkan kesenjangan akses yang signifikan bagi masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil.
• Tingkat Literasi Keuangan: Pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih rendah. Hal ini membuat mereka ragu atau kesulitan dalam memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia.
• Kesenjangan Demografis: Akses keuangan seringkali tidak merata antar kelompok masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan.

Dampak Negatif Terhadap Perekonomian dan Masyarakat

Terbatasnya akses keuangan memiliki konsekuensi negatif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa dampak utama yang disoroti oleh CELIOS kemungkinan meliputi:

• Hambatan Pertumbuhan UMKM: Tanpa akses modal yang memadai, UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
• Peningkatan Ketimpangan Ekonomi: Masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal cenderung lebih sulit untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga memperlebar jurang ketimpangan.
• Rentan Terhadap Praktik Keuangan Ilegal: Keterbatasan akses ke pinjaman formal memaksa masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari alternatif lain, seringkali jatuh ke dalam jeratan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang meresahkan.
• Terhambatnya Inklusi Keuangan: Tujuan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan secara nasional menjadi sulit tercapai jika sebagian besar masyarakat masih terpinggirkan dari sistem keuangan formal.
• Potensi Ekonomi yang Tidak Optimal: Potensi ekonomi masyarakat dan UMKM tidak dapat berkembang secara maksimal jika mereka tidak memiliki akses ke modal dan layanan keuangan yang dibutuhkan.

Akar Permasalahan: Mengapa Akses Keuangan Terbatas?

Studi CELIOS tentu juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses keuangan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

• Tantangan Geografis: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.
• Persyaratan dan Prosedur yang Kompleks: Proses pengajuan pinjaman atau pembukaan rekening bank seringkali dianggap rumit dan membutuhkan dokumen yang sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM kecil.
• Keterbatasan Informasi dan Literasi: Kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai produk dan layanan keuangan, serta tingkat literasi keuangan yang masih rendah di sebagian masyarakat, menjadi kendala besar.
• Kurangnya Inovasi Produk Keuangan Inklusif: Lembaga keuangan formal terkadang belum memiliki produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM mikro.
• Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Meskipun perkembangan teknologi keuangan (fintech) pesat, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia masih menjadi hambatan untuk perluasan akses keuangan digital.

Rekomendasi CELIOS: Mendorong Inklusi Keuangan yang Merata

Berdasarkan hasil penelitiannya, CELIOS kemungkinan menawarkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah, regulator, dan pelaku industri keuangan untuk mengatasi masalah terbatasnya akses keuangan di Indonesia. Beberapa potensi solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

• Pemanfaatan Teknologi Keuangan (Fintech): Mendorong inovasi fintech yang dapat menjangkau masyarakat unbanked dan underserved, serta menyediakan produk dan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses.
• Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan: Mengintensifkan program literasi keuangan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan UMKM, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan dan produk keuangan.
• Simplifikasi Regulasi dan Persyaratan: Mereview dan menyederhanakan regulasi serta persyaratan untuk membuka rekening bank dan mengajukan pinjaman, terutama bagi UMKM mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.
• Dukungan Pemerintah untuk Keuangan Inklusif: Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan inklusif, termasuk lembaga keuangan mikro dan koperasi.
• Penguatan Infrastruktur Digital: Mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata di seluruh Indonesia untuk mendukung perkembangan layanan keuangan digital.
• Kolaborasi Antar Pihak: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, fintech, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang efektif.

Kesimpulan Akses Keuangan Terbatas : Akses Keuangan sebagai Kunci Ekonomi Inklusif

Temuan CELIOS mengenai terbatasnya akses keuangan di Indonesia adalah pengingat penting bahwa inklusi keuangan merupakan pilar krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Mengatasi jurang akses keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan regulator, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan inovatif, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia, terutama UMKM, dapat meraih akses ke layanan keuangan formal, sehingga potensi ekonomi mereka dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa.