Kenneth Adams
Pobesito.com, Indonesia – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam memperkuat perekonomian nasional melalui sinergi dengan pemerintah.
Langkah besar ini diwujudkan dengan komitmen salurkan dana 200 triliun untuk pembiayaan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). NERAKATOTO
Program tersebut menjadi tonggak penting bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperluas peran mereka dalam mendukung pemerataan ekonomi daerah.
Latar Belakang: Penguatan Peran BPR dan BPRS
Selama ini, BPR dan BPRS dikenal sebagai lembaga keuangan yang melayani lapisan masyarakat yang belum terjangkau bank umum.
Peran mereka sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah, terutama bagi sektor informal dan UMKM.
Namun, dengan keterbatasan modal dan jangkauan, kapasitas pembiayaan BPR-BPRS belum optimal.
Karena itu, melalui wadah Perbarindo, industri ini berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah agar bisa menyalurkan dana yang lebih besar — mencapai 200 triliun secara nasional.
Langkah ini diumumkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2025 yang diselenggarakan di Makassar pada 25–27 September 2025.
Visi dan Tujuan Penyaluran Dana
Menurut Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif.
Dana sebesar 200 triliun ditargetkan untuk memperkuat UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“BPR dan BPRS siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas pembiayaan bagi masyarakat kecil. Jaringan kami tersebar di seluruh Indonesia dan menjangkau wilayah yang belum tersentuh bank besar,”
ujar Tedy dalam sambutan pembukaan Rakernas 2025.
Fokus utama dari penyaluran dana tersebut meliputi:
- Pemberdayaan UMKM daerah melalui kredit mikro dan pembiayaan syariah.
- Penguatan ekonomi lokal dengan mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.
- Perluasan inklusi keuangan nasional agar masyarakat di pelosok juga mendapat akses permodalan.
Kinerja Positif Industri BPR-BPRS
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kinerja industri BPR-BPRS dalam dua tahun terakhir cukup solid dan terus tumbuh.
Hingga pertengahan 2025, total kredit yang disalurkan BPR-BPRS mencapai Rp162,57 triliun, meningkat sekitar 7,17% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 7,01% menjadi Rp154,63 triliun, dengan jumlah rekening nasabah menembus 20 juta di seluruh Indonesia.
Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BPR dan BPRS semakin dipercaya masyarakat sebagai lembaga keuangan yang mudah diakses dan berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil.
Sinergi dengan Pemerintah: Bentuk dan Strategi
Perbarindo menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah bukan hanya sekadar penyaluran dana, tetapi juga penguatan ekosistem pembiayaan nasional.
Sinergi ini melibatkan beberapa langkah strategis:
- Kolaborasi Program Kredit Pemerintah
BPR dan BPRS akan menjadi mitra dalam menyalurkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). - Digitalisasi dan Inklusi Keuangan
Penguatan sistem digital BPR-BPRS untuk mempercepat distribusi dana dan meningkatkan transparansi. - Pembinaan UMKM
Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Perbarindo akan meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar mampu mengelola dana dengan lebih produktif. - Sinergi antar-lembaga keuangan
Termasuk kerja sama dengan bank umum, BUMN, dan lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan dan efisiensi penyaluran. - Penguatan Pengawasan dan Manajemen Risiko
OJK dan Perbarindo berkomitmen menjaga tata kelola agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan meminimalkan risiko kredit macet.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Implementasi program salurkan dana Rp200 triliun ini diproyeksikan memberikan efek berantai yang besar terhadap perekonomian nasional.
Beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:
- Peningkatan daya saing UMKM lokal.
Akses pembiayaan murah dan mudah akan membantu UMKM berkembang dan memperluas lapangan kerja. - Pertumbuhan ekonomi daerah.
Dana akan disalurkan langsung melalui jaringan BPR-BPRS di tingkat kabupaten/kota sehingga ekonomi lokal ikut bergerak. - Peningkatan inklusi keuangan.
Program ini membantu mencapai target nasional inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2026. - Stabilisasi sistem keuangan mikro.
Dengan peran aktif BPR-BPRS, sistem keuangan nasional akan lebih tangguh karena tidak hanya bertumpu pada bank besar.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun potensi dan dampaknya besar, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar program ini berjalan efektif:
- Manajemen Risiko Kredit.
Penyaluran dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan risiko NPL (kredit macet) jika tidak disertai manajemen risiko yang baik. - Kapasitas SDM BPR-BPRS.
Diperlukan peningkatan kompetensi dan pelatihan agar tenaga di lapangan memahami mekanisme penyaluran dana pemerintah. - Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.
Digitalisasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, terutama di luar Jawa. - Koordinasi Antar Lembaga.
Sinergi lintas kementerian, OJK, dan lembaga keuangan lain memerlukan harmonisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih.
Namun, Perbarindo yakin dengan pengalaman panjang industri BPR-BPRS dan jaringan yang luas, tantangan tersebut bisa diatasi.
Komitmen Digitalisasi BPR-BPRS
Dalam menghadapi era ekonomi digital, Perbarindo juga menekankan pentingnya transformasi digital di industri BPR-BPRS.
Digitalisasi akan menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas salurkan dana 200 triliun.
Melalui sistem digital, proses pembiayaan akan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
Selain itu, integrasi dengan platform keuangan nasional seperti BI-FAST dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan memperkuat transparansi data dan akurasi penyaluran.
Transformasi digital juga diharapkan membantu BPR dan BPRS menjangkau nasabah baru melalui aplikasi mobile, e-payment, dan pembiayaan online berbasis syariah.
Sinergi untuk Pertumbuhan Nasional
Perbarindo memandang kolaborasi dengan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
Dengan jaringan lebih dari 6.600 kantor BPR-BPRS yang tersebar di seluruh provinsi, lembaga ini siap menjadi mitra pemerintah dalam memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah.
Kerja sama ini bukan hanya tentang angka Rp200 triliun, tetapi tentang membangun sistem ekonomi rakyat yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.
Kesimpulan
Langkah Perbarindo salurkan dana 200 triliun bersama pemerintah merupakan strategi monumental dalam memperkuat ekonomi rakyat.
Dengan jaringan yang menjangkau pelosok negeri, BPR dan BPRS siap menjadi penggerak utama pembiayaan inklusif yang berpihak pada UMKM dan masyarakat kecil.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada nominal dana yang disalurkan, tetapi pada efektivitas kolaborasi, tata kelola, dan semangat gotong royong antara pemerintah dan industri keuangan mikro nasional.
Melalui sinergi ini, Indonesia diharapkan melangkah lebih dekat menuju ekonomi yang tangguh, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
